DenPost, Selasa, 19 Agustus 2008

O P I N I

Kisruh di ISI Denpasar

INSTITUT Seni Indonesia (ISI) Denpasar, belakangan dilanda kekisruhan. Pangkalnya pemilihan Rektor ISI yang sudah dilakukan tanggal 5 Maret 2008, dianggap tidak sah oleh Menteri Pendidikan Nasional. Mendiknas mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen), meminta untuk melakukan pemilihan ulang, menyebabkan senat ISI yang berhak menentukan Rektor ISI terbelah menjadi dua. Pihak pertama mendukung pemilihan ulang, sementara pihak lain menolak melakukan pemilihan ulang, karena pemilihan 5 Maret 2008 dianggap sudah sah!
Sampai sekarang tidak jelas, apa latar belakang sampai Kepmen untuk melakukan pemilihan ulang Rektor ISI tersebut turun. Mengapa pemilihan yang sudah dilakukan dianggap tidak sah? Itulah yang belum pernah dibeberkan secara tuntas. Pejabat Rektor ISI Prof. Wayan Rai, yang kalah dalam pemilihan 5 Maret 2008, hanya minta pemilihan Rektor diulang berdasarkan Kepmen. Saat pemilihan, Rai dikalahkan Dr. Nyoman Catra, yang sekarang tentu keberatan, jika diadakan pemilihan ulang.
Menurut hemat kita, semua pihak di ISI harus berjiwa besar. Kalah menang dalam ajang kontes atau pemilihan, merupakan hal biasa. Apalagi, konon begitu pemilihan usai 5 Maret, pihak Rektor lama Prof. Rai sudah menandatangani risalah pemilihan yang dimenangkan Nyoman Catra. Kalau kemudian Menteri Diknas tiba-tiba menginginkan pemilihan ulang, tentu ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin masukan yang disampaikan kepada Menteri berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Jika semua pihak tidak mau mengalah ada dua pilihan harus dilakukan. Pihak menteri meneliti kembali jalannya rapat senat ISI 5 Maret 2008, apakah benar ada ketidakjujuran baik secara moral maupun secara administratif. Jalan kedua, di bawa ke depan hukum, sesuai ketentuan yang ada.
Terlepas dari cara-cara tersebut, sebetulnya ISI harus malu dengan masyarakat dan pendukung ISI. Pasalnya anggota senat adalah para intelektual, yang seharusnya tidak berebut jabatan. Lembaga ilmiah harus mendahulukan kejujuran ketimbang intrik-intrik yang bersifat politis.
Kita berharap masalah ISI akan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa ada pihak yang merasa kehilangan muka. Sebagai intelektual, mengutamakan kejujuran merupakan keharusan, dibanding merebut kursi jabatan, tapi dengan cara-cara yang tidak fair. (*)